BPKN Minta LMKN Transparan Soal Royalti Musik
delikdankasus.com – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) secara tegas meminta Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk lebih transparan dalam pengelolaan royalti musik. Desakan ini muncul setelah berbagai keluhan dari musisi, pencipta lagu, dan pelaku industri hiburan yang mengaku tidak jelas soal mekanisme pembagian royalti yang dikelola LMKN.
Menurut BPKN, hak ekonomi para pencipta lagu dan musisi adalah sesuatu yang dilindungi undang-undang. Oleh karena itu, proses pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi royalti harus dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan. BPKN juga menyoroti pentingnya audit rutin untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan atau kesalahan distribusi dana royalti.
Kritik ini tidak hanya datang dari BPKN, tetapi juga dari berbagai pihak di industri musik yang menilai bahwa LMKN perlu memperbaiki tata kelola internalnya. Di tengah era digital seperti sekarang, transparansi bukan hanya tuntutan moral, tetapi juga kebutuhan agar industri musik tetap sehat dan dipercaya publik.
Latar Belakang Ketegangan Antara LMKN dan Musisi
Permasalahan terkait transparansi royalti musik bukan hal baru di Indonesia. Sejak LMKN dibentuk untuk mengelola royalti secara kolektif, keluhan soal pembagian dana sering terdengar. Beberapa musisi bahkan mengaku tidak pernah menerima laporan resmi mengenai jumlah royalti yang mereka dapatkan, meskipun lagu mereka sering diputar di berbagai platform dan acara.
BPKN menilai, persoalan ini tidak bisa dibiarkan. Royalti adalah sumber penghasilan utama bagi sebagian musisi, khususnya mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap di luar dunia musik. Jika mekanisme pembagiannya tidak jelas, hal itu bisa merugikan pencipta lagu secara signifikan.
Kasus yang sempat mencuat beberapa waktu lalu, seperti kesalahan transfer royalti kepada pihak yang bukan pemilik hak cipta, menjadi bukti bahwa sistem yang ada saat ini masih perlu perbaikan serius. LMKN dinilai harus memiliki sistem audit internal yang ketat, serta menyediakan laporan publik secara berkala.
Pentingnya Audit dan Regulasi yang Lebih Tegas
BPKN mengusulkan agar LMKN wajib diaudit secara rutin oleh lembaga independen. Audit ini bertujuan memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana berjalan sesuai dengan peraturan dan tidak ada manipulasi data. Selain itu, regulasi terkait pengelolaan royalti juga harus diperbarui agar lebih sesuai dengan perkembangan teknologi dan pasar musik digital.
Dalam pandangan BPKN, pemerintah juga memiliki peran besar untuk mengawasi jalannya distribusi royalti ini. Otoritas terkait harus memastikan LMKN tidak hanya beroperasi sesuai prosedur, tetapi juga mengutamakan kepentingan pencipta lagu dan musisi sebagai pihak yang berhak.
Selain audit, BPKN juga mendorong agar LMKN membangun platform digital yang bisa diakses langsung oleh para pencipta lagu untuk memantau data pemutaran dan perolehan royalti secara real time. Dengan begitu, tidak ada lagi ruang untuk kecurigaan atau ketidakjelasan informasi.
Tanggapan LMKN dan Harapan Industri Musik
Menanggapi desakan BPKN, pihak LMKN menyatakan akan mengevaluasi mekanisme kerja mereka dan mempertimbangkan penerapan sistem pelaporan yang lebih transparan. Namun, beberapa pelaku industri musik menilai janji ini harus diikuti dengan langkah konkret, bukan sekadar pernyataan publik.
Harapan terbesar dari para musisi adalah adanya sistem pengelolaan royalti yang jelas, cepat, dan tepat sasaran. Dengan pengelolaan yang baik, royalti bisa menjadi penopang utama bagi keberlangsungan karier musisi di Indonesia.
BPKN menegaskan bahwa jika LMKN tidak memperbaiki kinerjanya, pihaknya tidak segan-segan mendorong revisi regulasi atau bahkan membentuk badan pengelola baru yang lebih profesional.
Kesimpulan dan Langkah ke Depan
Persoalan royalti musik di Indonesia sudah lama menjadi sorotan. Desakan BPKN agar LMKN lebih transparan adalah langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik dan melindungi hak musisi. Audit rutin, regulasi ketat, serta sistem pelaporan yang terbuka adalah kunci untuk menyelesaikan masalah ini.
Industri musik Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang, namun semua itu hanya bisa tercapai jika para pencipta lagu dan musisi mendapatkan hak mereka secara adil. Dengan komitmen dari LMKN, dukungan pemerintah, dan pengawasan BPKN, diharapkan sistem royalti musik di Indonesia bisa lebih transparan dan profesional di masa depan.
